Pelangsir Kuasai SPBU di Kalbar, Wagub Geram: BBM Subsidi Jadi Langka
Jangkauan Banten – Pelangsir Kuasai SPBU Keberadaan pelangsir yang menguasai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan tajam. Aktivitas pelangsir, yang membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, telah menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.
Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan tegas mengecam praktik tersebut dan menyatakan rasa frustrasinya atas tindakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi yang terjadi bukan hanya meresahkan, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian daerah, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Pelangsir Kuasai SPBU: Dampak Terhadap Ketersediaan BBM Subsidi
Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Kalbar mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi di sejumlah SPBU. Beberapa laporan dari warga menyebutkan bahwa antrian panjang sering kali terjadi, hanya untuk kemudian mendapatkan kabar bahwa BBM subsidi sudah habis terjual. Setelah diselidiki, ternyata sebagian besar BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum itu dibeli oleh pelangsir, yang kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar bebas atau melalui jaringan distribusi informal.
“Ini sudah jelas merugikan masyarakat, terutama mereka yang memang membutuhkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Tindakan pelangsir ini sangat tidak bertanggung jawab, karena mereka sengaja membuat kelangkaan BBM yang seharusnya tersedia bagi rakyat kecil,” kata Ria Norsan dengan nada geram.
Menurutnya, praktek pelangsiran ini semakin marak, dan semakin sulit untuk memantau serta menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Banyak pelangsir yang melakukan aksi mereka dengan cara-cara yang cukup terselubung, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk menangkap pelaku dengan bukti yang cukup kuat.
Baca Juga: Anggota DPRD Dheninda Chaerunnisa Bingung Sendiri Bibirnya Bisa Miring, Bantah Ejek Pendemo
Pelangsir Kuasai SPBU Wagub Ria Norsan Minta Langkah Tegas dari Pemerintah
Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah provinsi Kalbar akan terus bekerja sama dengan pihak kepolisian, Pertamina, dan instansi terkait lainnya untuk mengusut dan menindak tegas pelangsir BBM yang menyebabkan kelangkaan ini. Ia juga meminta agar Pertamina meningkatkan pengawasan di setiap SPBU agar tidak ada penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kami akan meminta Pertamina dan aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pelangsir-pelangsir ini. Mereka harus dihukum berat, karena ulah mereka sudah sangat meresahkan masyarakat. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung,” tegas Ria Norsan.
Selain itu, Wagub Kalbar ini juga mendesak pihak Pertamina untuk lebih memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Hal ini diharapkan dapat mencegah pelangsir menguasai stok BBM yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pengaruh Kelangkaan BBM terhadap Perekonomian Masyarakat
Kelangkaan BBM subsidi ini tentunya memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat mengandalkan harga subsidi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan.
“Kalau BBM langka, bukan hanya transportasi yang terhambat. Banyak pedagang kecil yang menggunakan kendaraan untuk berjualan juga ikut terdampak. Ini sangat merugikan perekonomian keluarga kami,” ujar seorang warga Pontianak, Surya, yang mengaku sering kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Selain itu, kelangkaan ini juga membuat sebagian besar kendaraan angkutan umum terpaksa berhenti beroperasi, mengingat mereka tidak mampu membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi sehari-hari menjadi lebih lambat.
Pelangsir Kuasai SPBU Pengawasan dan Penindakan yang Lebih Ketat Dibutuhkan
Pihak kepolisian setempat mengungkapkan bahwa mereka telah menerima laporan mengenai aktivitas pelangsiran ini dan tengah melakukan penyelidikan di lapangan. Polisi menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengatasi masalah ini secara lebih sistematis dan menyeluruh.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan pelangsiran BBM subsidi. “Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM ini. Setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan serius,” ujar Irjen Pol. Asep.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga menyatakan bahwa mereka sedang mengupayakan solusi jangka panjang agar kelangkaan BBM subsidi ini tidak terulang lagi.
Solusi Jangka Panjang: Pembatasan dan Sistem E-Ticketing
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengambilan BBM dalam jumlah besar oleh pelangsir.
“Kami akan mengusulkan penerapan sistem pembelian BBM subsidi secara digital, yang memungkinkan kami untuk memonitor setiap transaksi.
Kesimpulan: Perlunya Kerja Sama Semua Pihak
Langkah-langkah tegas dan sistematis harus diambil untuk mengatasi masalah ini agar BBM subsidi bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.






