Kanwil Kemenkumham Banten Evaluasi Kebijakan Perseroan Perorangan di Lebak
Jangakuan Banten – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Banten mengunjungi Kabupaten Lebak, Selasa (17/6/2025), untuk mengumpulkan data dalam rangka Analisis Implementasi dan Evaluasi Dampak Kebijakan (AIEK) Tahun 2025.
Kunjungan ini fokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021, khususnya terkait ketentuan Perseroan Perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b.
Baca Juga : Pemkab Lebak Himbau Masyarakat Tingkatkan Prilaku Hidup Sehat Pasca Lonjakan Covid-19
Tim AIEK melakukan pengumpulan data di dua lokasi, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak. Serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lebak. Di dua lembaga ini. Tim menyerahkan kuesioner kepada anggota KADIN dan pelaku UMKM sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.
“Tujuan kami adalah menggali langsung data dan masukan dari pelaku usaha lokal untuk menganalisis dampak regulasi ini,” kata perwakilan tim AIEK.
im disambut oleh Oky Sofiyandri dari Sekretariat KADIN Lebak, sementara di Dinas Koperasi dan UMKM, Lina selaku Kasubag Program menerima langsung kehadiran mereka. Tim kemudian membagikan kuesioner kepada UMKM binaan dinas untuk menilai sejauh mana regulasi telah memengaruhi legalitas usaha mereka.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Banten juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 11 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan Dinas Koperasi dan KADIN se-Provinsi Banten. FGD dan pengumpulan data lapangan ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan ke depan.
Melalui kegiatan ini. Kemenkumham Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaku UMKM. Agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan akses legalitas dan perlindungan hukum yang mudah dan tepat sasaran melalui skema Perseroan Perorangan.
