Shoppe Mall
Shoppe Mall
Shoppe Mall Shoppe Mall Shoppe Mall
Berita  

DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi di Jateng Selatan dan Pantura

DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi
(FILES) Danish navy vessel P572 Lauge Koch patrols the waters off the capital Nuuk, Greenland, on March 8, 2025. US President Donald Trump is discussing options including military action to take control of Greenland, the White House said on January 6, 2025, upping tensions that Denmark warns could destroy the NATO alliance. Trump has stepped up his designs on the mineral-rich, self-governing Danish territory in the arctic since the US military seized Venezuelan leader Nicolas Maduro on January 3, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Shoppe Mall

DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi di Jateng Selatan dan Pantura

Jangkauan Banten – DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi (DPD) Republik Indonesia menyoroti kesenjangan ekonomi yang semakin tajam antara wilayah selatan dan pantai utara (Pantura) di Jawa Tengah. Anggota DPD menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi antara kedua kawasan ini berpotensi menghambat pemerataan kemajuan ekonomi di provinsi yang dikenal sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia.

Melalui pertemuan yang digelar di Semarang, DPD mengungkapkan keprihatinannya terhadap disparitas ekonomi antara Jateng Selatan, yang lebih dikenal dengan sektor pertanian dan pariwisatanya, dengan kawasan Pantura, yang lebih maju dengan sektor industri, perdagangan, dan infrastruktur yang lebih berkembang.

Shoppe Mall

Kesenjangan Ekonomi: Antara Selatan dan Pantura

Jawa Tengah memiliki dua wilayah yang sangat kontras dari sisi ekonomi. Di sisi pantai utara, wilayah seperti Semarang, Tegal, dan Cirebon telah lama menjadi pusat ekonomi yang didorong oleh industri manufaktur, perdagangan, dan pelabuhan. Infrastruktur di kawasan ini relatif lebih baik, dengan aksesibilitas yang mudah ke berbagai pusat ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, wilayah selatan Jawa Tengah, seperti Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara, meski kaya akan sumber daya alam, seperti pertanian dan pariwisata, namun masih menghadapi banyak tantangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat di wilayah selatan masih bergantung pada sektor pertanian tradisional, yang tak mampu bersaing dengan industri yang lebih maju di Pantura.Insentif Guru Non-ASN Salatiga Dihapus, DPRD: Kesalahan Saat Mutasi Jabatan  Kepala Dinas

Baca Juga: Persib Kalahkan Persija Bobotoh Padati Jembatan Pasopati Persib Juara

DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi DPD Desak Pemerataan Pembangunan

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPD menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar ketimpangan ekonomi antara Jateng Selatan dan Pantura bisa teratasi. Fajar Purwoto, anggota DPD dari Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa disparitas yang terjadi tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Fajar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah selatan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kesenjangan ini sudah cukup lama terjadi dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, maka akan semakin banyak orang yang terjebak dalam kemiskinan, sementara wilayah Pantura terus berkembang pesat,” ujar Fajar.

Fajar juga menambahkan bahwa pembangunan yang tidak merata ini dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, yang semakin merasa terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Jawa Tengah.

DPD Soroti Kesenjangan Ekonomi Faktor Penyebab Kesenjangan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antara kawasan pantura dan selatan. Salah satunya adalah pembagian anggaran yang cenderung lebih banyak mengarah ke wilayah yang sudah lebih maju, seperti Pantura. Infrastruktur yang lebih baik di wilayah Pantura juga mendorong sektor industri berkembang dengan pesat, sementara wilayah selatan masih mengalami kekurangan dalam hal akses jalan, jaringan komunikasi, dan akses ke pasar.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan yang terbatas di Jateng Selatan membuat masyarakat sulit untuk berkompetisi dengan daerah yang sudah lebih maju. Pendidikan yang tidak memadai menyebabkan generasi muda di wilayah selatan kurang siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global, sementara di Pantura banyak pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia.

Solusi: Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

DPD mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan ini. Pertama, adalah dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih merata, seperti peningkatan jalan dan jaringan transportasi yang menghubungkan wilayah selatan dengan pusat-pusat ekonomi di Pantura. Pengembangan bandara, pelabuhan, serta jalan tol di wilayah selatan juga menjadi salah satu prioritas agar aksesibilitas ke pasar yang lebih luas dapat terwujud.

Kedua, DPD meminta perhatian serius untuk pemberdayaan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian dan pariwisata. Di sisi lain, sektor pariwisata yang memiliki potensi besar di daerah-daerah selatan juga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal promosi dan pengembangan fasilitas pendukung.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat

Selain itu, DPD juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan wilayah selatan.

“Jika kita ingin mengurangi kesenjangan ini, maka harus ada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Penutup: Membangun Jawa Tengah yang Merata

Kesenjangan ekonomi antara Jateng Selatan dan Pantura adalah masalah yang kompleks, namun dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan dukungan dari semua pihak, masalah ini bisa teratasi. DPD mendorong agar pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar seluruh wilayah di Jawa Tengah dapat merasakan manfaat dari kemajuan yang ada.

Ke depan, pembangunan yang lebih merata dan inklusif akan menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan mengurangi ketimpangan sosial serta ekonomi yang ada. Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Jawa Tengah bisa menjadi contoh pembangunan yang adil dan seimbang bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Shoppe Mall